Permudah Nelayan dalam Legalitas Usaha, DPKP Kobar Adakan Sosialisasi Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 12 September 2023 12:18, Dibaca 1,894 kali.

MMCKalteng – Pangkalan Bun – Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kab Kotawaringin Barat (Kobar) melaksanakan sosialisasi Pengembangan Iptek dan Informasi dengan materi yang difokuskan pada Sosialisasi Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan Secara Online atau yang lebih dikenal Penyelenggaraan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Sosialisasi digelar di Aula Kantor Desa Tanjung Putri, Selasa (12/9/2023).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(Baca Juga : Kominfo Kapuas Lakukan Pendataan dan Penetapan Peserta Sosialisasi)

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan pelaku usaha penangkapan ikan yang berasal dari Desa Tanjung Putri, Sebuai dan Tanjung Terantang. Sosialisasi dibuka oleh Pj Kepala Desa Tanjung Putri Aswin Muhsani.

Kepala DPKP Kobar yang diwakili Kabid Perikanan Tangkap Manis Suharjo dalam sambutannya menekankan, izin usaha sangat penting dalam mendukung legalitas seluruh kegiatan usaha yang dijalankan pelaku usaha.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyebarluaskan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengakses OSS-RBA untuk memperoleh legalitas perizinan berusaha di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan,” kata Manis.
 
Manis menambahkan, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan izin tunggal yang juga berlaku sebagai identitas dan legalitas usaha. NIB yang diterbitkan juga menjadi salah satu syarat untuk mengakses bantuan baik dari kabupaten, provinsi maupun bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kelautan Dan Perikanan (KKP).

“Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran nelayan terkait pentingnya perizinan berusaha, serta dapat memberikan solusi kepada setiap pelaku usaha yang masih mengalami kendala atau kesulitan dalam pengurusan perizinan,” tutup Manis. (razak/dpkp kobar)/Edt:Ay